Fokus Benahi Masalah Kesehatan, pemerintah Perlu Dipertanyakan

Untuk menangani krisis sektor ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah masih fokus benahi masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan pemerintah menganggap bahwa Covid-19 merupakan pondasi adanya krisis ekonomi. Jadi, selama pandemi ini masih ada maka krisis ekonomi tidak akan kunjung selesai. 

Berdasarkan data worldometers, hingga hari Selasa ada 506.302 jumlah pasien yang positif Covid-19 di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dari Senin (23/11) yang sebesar 497.668 orang. Sedangkan pada sisi ekonomi, pada data Triwulan III 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia menurun sebanyak 3,49 persen. Menurut Nisasapti, selaku Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengatakan bahwa semakin buruknya kondisi ini dikarenakan disiplin protokol kesehatan yang rendah. 

Memang kadang kala ada benarnya dari argumen yang telah disampaikan oleh Nisasapti. Untuk menyembuhkan penyakit ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Apalagi Covid-19 merupakan virus yang mudah menular sehingga perlunya kebijakan membatasi interaksi antar manusia. Oleh karena itu, perlunya masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti: menjaga jarak, memakai masker, dan lain-lain. Pemerintah juga ikut membantu dengan mengerahkan dana bantuan kepada penderita penyakit sehingga tidak dipungkiri semakin banyak yang terkena maka biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah juga semakin besar. 

Namun apabila ditinjau dari sisi ekonomi, menurut saya pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Jika dipikir secara akal sehat, ketika orang bekerja tentu memerlukan kerja sama dengan rekannya sehingga tidak dipungkiri perlunya kontak fisik untuk melakukan pekerjaanya. Tetapi, apabila tingkat displin protokol diketatkan maka seharusnya pekerjakaan akan terhenti dan perekonomian akan semakin surut karena tidak ada barang produksi yang dihasilkan. Hematnya, jika disiplin protokol kesehatan rendah seharusnya membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara yang sebelumnya terkena krisis moneter. Karena tidak ada batasan interaksi sesama pekerja dan tidak menghambat produksi suatu barang. 

Dari sini, terdapat dua sisi yang perlu dipertanyakan sebenarnya apa yang menyebabkan pandemi ini tidak kunjung selesai malah merambat jauh pada sektor ekonomi. Dengan disiplin protokol kesehatan baik secara ketat maupun tidak, nyatanya tidak menyelesaikan krisis ini. Meskipun dengan cara keduanya, buktinya malah bertimbal baik pada krisis ekonomi dan kesehatan. Jika diperketat, perekonomian akan turun dan sebaliknya, apabila diperlemah krisis kesehatan akan semakin parah. 

Menurut pendapat saya, sebenarnya sudah terlanjur lama pemerintah mengambil kebijakan yang kurang benar. Berkaca pada negara tirai bambu, China, pemerintahnya langsung memberlakukan lockdown sejak awal pandemi dan negara tersebut berani mengambil resiko bahwa kebijakan tersebut akan berdampak pada krisis moneter. Hingga saat ini, jumlah kasus penyakit Covid-19 rendah. Nampak jelas terdapat kesungguhan pemerintahnya dalam menanganinya di bidang kesehatan.

Tidak seperti di Indonesia, pada awal pandemi Covid-19 sekitar bulan April pemerintah masih meremehkan bahwa virus ini tidak akan masuk di Indonesia karena negara beriklim tropis. Padahal pada saat itu sudah ada orang yang terindikasi positif. Anehnya, ketika penyakit ini merebak luas pemerintah juga masih bimbang untuk memberlakukan lockdown atau tidak, sehingga muncul lah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimana kebijakan itu versi kecil dari Lockdown. Tujuannya agar perekonomian tetap jalan dan mencegah penanganan Covid-19. Padahal sudah diketahui bahwa virus itu mudah sekali untuk menular, namun pemerintah dapat dikatakan masih memandang bahwa uang sama pentingnya dengan kesehatan. 

Akibat tidak mau rugi dalam sisi perekonomian, jumlah pasien penyakit tersebut bertambah banyak hingga sekarang. Bahkan, pada sisi ekonomi pun juga terkena imbasnya karena pemerintah sibuk mengeluarkan bantuan dana yang besar dan penderita juga terkena karantina sehingga tidak bekerja dan menghasilkan uang akibatnya jumlah perekonomian Indonesia semakin menurun. Sehingga pemerintah semakin bimbang karena sudah terlanjur lama berniatan menghadapi Covid-19 takut mengambil kebijakan yang dampaknya lebih besar dari sebelumnya. 

Seharusnya, jika pemerintah dari awal 

memberlakukan lockdown, mungkin krisis berkepanjangan ini tidak akan terjadi. Dapat dipikir kausalitasnya, ketika Covid-19 belum merebak luas lebih mudah untuk menanganinya, seperti: memberlakukan lockdown. Meskipun akan berimbas pada perekonomian, nyatanya dengan tidak adanya Covid-19 pemerintah lebih mudah untuk mengembalikan pertumbuhannya. Sudah dari awal bahwa pemerintah salah dalam mengambil keputusan.

Namun, bagaimana jika sekarang pemerintah mengambil kebijakan lockdown? 

Tentu sangat terlambat, bahkan menyebabkan masalah lebih besar dari sebelumnya. Karena dengan kondisi perekonomian yang mengenaskan seperti ini, kemudian pemerintah mengambil kebijakan tersebut, tidak dipungkiri maka terjadi kelaparan di mana-mana. Ditambah lagi pemerintah juga sudah mengeluarkah dana yang besar sebagai bantuan sosial kepada masyarakat. Jika diberlakukan lockdown, pemerintah tentu akan berkewajiban untuk memberi makan rakyatnya dan menyebabkan kas keuangan negara akan menipis. Sehingga perlunya hutang yang menyebabkan hutang negara semakin besar. 

Ini lah dampak dari keseriusan pemerintah menangani Covid-19, meskipun di beritakan bahwa pemerintah akan memfokuskan permasalahan pada bidang kesehatan, bukti keseriusannya malah menimbulkan masalah dimana-mana. Bahkan menjerat masyarakatnya sendiri, terutama pada golongan bawah. Salah satu kebijakannya yakni memberikan denda kepada siapa pun yang tidak memakai masker. Tentu hal ini malah menjerat kaum golongan bawah. Toh mereka uang untuk makan saja tidak punya, apalagi uang untuk membeli masker, bahkan dijerat juga oleh dendanya. Sekarang fokus atau tidak sih pemerintah?